Gender

A. Memahami Arti Gender Secara Umum
Dari Wikipedia bahasa Indonesia dijelaskan bahwa gender merupakan aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual pada manusia.
Istilah “gender” yang berasal dari bahasa Inggris yang di dalam kamus tidak secara jelas dibedakan pengertian kata sex dan gender. Untuk memahami konsep gender, perlu dibedakan antara kata sex dan kata gender. Sex adalah perbedaan jenis kelamin secara biologis sedangkan gender perbedaan jenis kelamin berdasarkan konstruksi sosial atau konstruksi masyarakat.
Kekaburan makna atas istilah gender ini telah mengakibatkan perjuangan gender menghadapi banyak perlawanan yang tidak saja datang dari kaum laki-laki yang merasa terancam “hegemoni kekuasaannya” tapi juga datang dari kaum perempuan sendiri yang tidak paham akan apa yang sesungguhnya dipermasalahkan oleh perjuangan gender itu.
Konsep gender pertama kali harus dibedakan dari konsep seks atau jenis kelamin secara biologis. Pengertian seks atau jenis kelamin secara biologis merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis, bersifat permanen (tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan), dibawa sejak lahir dan merupakan pemberian Tuhan; sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan.
Isu gender mengemukan sebagai upaya mengangkat realitas yang dinilai lebih memihak salah satu jenis kelamin dan merugikan, bahkan merendahkan, jenis kelamin yang satunya. Melalui perjuangan kaum perempuan dalam mengupayakan kesamaan haknya dengan kaum laki-laki, maka PBB memasukkan konsep emansipasi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Deklarasi HAM PBB. Dari peristiwa inilah wacana gender terus mengemuka dan menjadi topik pembicaraan dalam berbagai pertemuan pemimpin dunia. Hal itu demi terciptanya sebuah kondisi kehidupan/ peradaban yang menempatkan perempuan dan laki-laki secara setara dan adil. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Kesetaraan (equality) dan Keadilan (equity) Gender (KKG).

B. Masalah Gender Dalam Perilaku Sosial Budaya Masyarakat
Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan antara lain dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan hukum ( baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yakni hukum hukum adat ). Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan tersebut pada umumnya menunujukan hubungan yang sub-ordinasi yang artinya bahwa kedudukan perempuan lebih rendah bila dibandingkan dengan kedudukan laki-laki.
Hubungan yang sub-ordinasi tersebut dialami oleh kaum perempuan di seluruh dunia karena hubungan yang sub-ordinasi tidak saja dialami oleh masyarakat yang sedang berkembang seperti masyarakat Indonesia, namun juga dialami oleh masyarakat negara-negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat dan lain-lainnya. Keadaan yang demikian tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari idiologi patriarki yakni idiologi yang menempatkan kekuasaan pada tangan laki-laki dan ini terdapat di seluruh dunia. Keadaan seperti ini sudah mulai mendapat perlawanan dari kaum feminis, karena kaum feminis selama ini selalu berada pada situasi dan keadaan yang tertindas. Oleh karenanya kaum femins berjuang untuk menuntut kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan agar terhindar dari keadaan yang sub-ordinasi tersebut.
Ketidakadilan gender merupakan berbagai tindak ketidakadilan atau diskriminasi yang bersumber pada keyakinan gender. Ketidak adilan gender sering terjadi di mana-mana ini terkaitan dengan berbagai faktor. Mulai dari kebutuhan ekonomi budaya dan lain lain. Sebenarnya masalah gender sudah ada sejak jaman nenek moyang kita, ini merupakan masalah lama yang sulit untuk di selesaikan tanpa ada kesadaran dari berbagai pihak yang bersangkutan. Budaya yang mengakar di indonesia kalau perempuan hanya melakukan sesuatu yang berkutik didalam rumah membuat ini menjadi kebiasaan yang turun temurun yang sulit di hilangkan. Banyak yang menganggap perbedaan atau dikriminasi gender yang ada pada film itu adalah hal yang biasa dan umum, shingga mereka tidak merasa di diskriminasi, namun akhir-akhir ini muncul berbagai gerakan untuk melawangender tersebut. Saat ini banyak para wanita bangga merasa hak nya telah sama dengan pria berkat atasa kerja keras RA KARTINI padahal mereka dalam media masih di jajah dan di campakan seperti dahulu.
Bentuk bentuk ketidakadilan gender Marjinalisasi atau Pemiskinan
Suatu proses penyisihan yang mengakibatkan kemiskinan bagi perempuan atau laki-laki. Hal ini nampak pada film film yang menggabarkan banyak para kaum lelaki menjadi pemimpin perusahaan menjadi eksmud. Dan sebaliknya banyak para wanita yang digambarkn sebagi pembantu rumah tangga TKW ataupun pengemis, sebenarnya secra tidak langsung membedakan dan mentidak adilkan gender, hal yang lebih mengecewakan ialah para wanita tidak merasa di tindas.
Subordinasi atau penomorduaan
Ialah Sikap atau tindakan masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki dibangun atas dasar keyakinan satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding yang lain. Ini mempunyai pendapat bahwa lelaki mempunyai lebih unggul. Hal ini berkeyakinan bahwa kalu ada laki laki kenapa harus perempuan.
Fenomena ini sering terjadi dalam film, yaitu ketika peran eksmudd yang selalu di perankan oleh pria, jika ada wanita yang berperan sebagai eksmud pastilah dia akan bermasalah dan selalu tidak sesukses pria. Sebenarnya hal ini memag tidak terlalu bnyak di perhitungkan karena ini seperti menyutikan racun pada tubuh. Sedikit sedikit media (film) mengkonstruk budaya pria selalu didepan.
Stereotype
Suatu sikap negatif masyarakat terhadap perempuan yang membuat posisi perempuan selalu pada pihak yang dirugikan. Setreotipe ini biasa juga menjadi pedoman atau norma yang secara tidak lagsung diterapkan oleh berbagai masyarakat. Contoh streotipe ialah wanita perokok itu dianggap pelacur, padahal belum tentu ia pelacur pandangan yang seperti inilh yang selalu menyudutkan kaum wanita. Semenjak adanya pandangan mengenai streotipe ini menjadiakn suatu belenggu pada kaum wanita.
Isu gender Dalam hukum Adat (Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan Dan Hukum Waris)
Hukum adat sebagai hukumnya rakyat Indonesia dan tersebar di seluruh Indonesian dengan corak dan sifat yang beraneka ragam. Hukum adat sebagai hukumnya rakyat Indonesia terdiri dari kaidah-kaidah hukum yang sebagian besar tidak tertulis yang dibuat dan ditaati oleh masyarakat dimana hukum adat itu berlaku.
Hukum adat terdiri dari berbagai lapangan hukum adat antara lain hukum adat pidana, tata negara, kekeluargaan, perdata, perkawinan dan waris. Hukum adat dalam kaitan dengan isu gender adalah hukum kekeluargaan, perkawinan dan waris. Antara hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat karena ketiga lapangan hukum tersebut merupakan bagian dari hukum adat pada umumnya dan antara yang satu dengan yang lainnya saling bertautan dan bahkan saling menentukan.
Dalam hukum perkawinan, jika suami yang harus menafkahi istri dan anaknya. Tetapi ada juga istri yang sebelum menikah sudah bekerja dan saat sudah menikah ia tidak mau berhenti dengan alasan ingin berkarir. Kasus ini bukan diskriminasi, melainkan perjuangan atas sikap diskriminasi tersebut. Seringkali kaum laki-laki menginjak-injak harga diri kaum wanita. Seakan kaum wanita itu budak dari kaum laki-laki. Dan kaum laki-laki adalah penguasanya. Inilah yang menjadi masalah adanya dikriminasi gender. Seringnya diskriminasi ini ada dalam KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Dan yang menjadi korban tentunya anak-anak mereka.
Dan dalam hukum waris, kaum prempuan hanya mendapar ¾ dari harta yang diwariskan. Sementara kaum laki-laki mendapat 1/3 dari harta yang diwariskan. Apakah itu adil? Tidak sama sekali. Padahal kaum wanita lah yang sering menjadi penengah kalu ada pertengkaran dalam keluarga. Kaum wanitalah yang berjuang untuk melahirkan anak sebagai penerus keturunan. Tapi kenapa mereka harus diperlakukan tidak adil.
Seiring dengan perkembangan jaman, perempuan mulai menyadari perlakuan diskriminasi terhadap dirinya yang dilakukan oleh budaya yang dikonstruksi sedemikian rupa oleh masyarakat sehingga seolah-olah menjadi takdir. Sebagai organisasi internasional, PBB pun menyadari keadaan tersebut. Sebagai wujud kepedulian organisasi dunia itu terhadap permasalah tersebut dapat terlihat dari dicantumkannya persoalan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam Mukadimah Piagam PBB (1945).
Dalam piagam dimaksud ditetapkan adanya hak-hak yang setara antara perempuan dan laki-laki. Kaum perempuan semakin gencar memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender setelah PBB memasukkan ketetapan dalam mukadimah piagamtersebut menjadi bagian dari Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Hal tersebut sejalan dengan berakhirnya perang dingin antara Blok Timur dan Blok Barat, yang kemudian berdampak pada pergeseran paradigma pembangunan dunia, terutama dalam hal pendekatan (dari pendekatan keamanan dan kestabilan “security” ke pendekatan kesejahteraan dan keadilan “prosperity”. Begitu pun dalam bidang ekonomi (dari pendekatan ekonomi produktif “production centered development” ke pemberdayaan masyarakat “people centered development”.
Penetapan Deklarasi HAM PBB ini kemudian memunculkan konsep emansipasi. Konsep ini mengandung pengertian: upaya yang dilakukan kaum perempuan untuk mengejar ketertinggalan dari lakilaki, termasuk di dalamnya upaya untuk memperoleh kesamaan hak, peran, dan fungsi dalam berbagai aspek kehidupan. Karena dalam pelaksanaannya dilakukan dengan gencar secara fisik dan nonfisik, makamuncul istilah “gerakan”. Selanjutnya, emansipasi dipahami sebagai sebuah gerakan: “gerakan emansipasi”.

Isu gender Dalam Perundang-Undangan
Perjuangan emansipasi perempuan Indonesia yang sudah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka yang dipelopori oleh R.A. Kartini, dan perjuangannya kemudian mendapat pengakuan setelah Indoesia merdeka. Pengakuan itu tersirat dalam Pasal 27 U U D, 45 akan tetapi realisasi pengakuan itu belum sepenuhnya terlaksana dalam berbagai bidang kehidupan.
Hal ini jelas dapat diketahui dari produk peraturan perundangan-undangan yang masih mengandung isu gender di dalamnya, dan oleh karenannya masih terdapat diskriminasi terhadap perempuan. Contoh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, di mana seolah-olah undang-undang tersebut melindungi perempuan dengan mencantumkan asas monogami di satu sisi akan tetapi di sisi lain membolehkan bagi suami untuk berpoligami tanpa batas jumlah wanita yang boleh dikawin.
Dalam membahas masalah diskriminasi terhadap perempuan maka yang dipakai sebagai dasar acuan adalah Ketentuan Pasal 1 U U No. 7 Tahun 1984, yang berbunyi sebagai berikut : Untuk tujuan konvensi yang sekarang ini, istilah “diskriminasi terhadap wanita” berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.
Mencermati ketentuan Pasal 1 tersebut diatas maka istilah diskriminasi terhadap perempuan atau wanita adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan atas dasar jenis kelamin maka terdapat peraturan perundang-undangan yang bias jender seperti Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Perkawinan, dan lain-lainnya.

Permasalahan Perempuan Di Indonesia

1. Masih banyak peraturan/perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan.
Misalnya UU Ketenagakerjaan.
2. Banyak kasus kekerasan (fisik/non-fisik) dan perkosaan terhadapperempuan.
3. Banyak kasus penipuan dan perdagangan perempuan.
Misalnyakasus penipuan terhadap calon TKW.
4. Eksploitasi tubuh dan pornografi dengan alasan seni dan pariwisata.
Misalnya pemuatan foto perempuan dengan busana seronok dimajalah.
5. Budaya kawin muda yang diikuti perceraian.
6. Budaya melamar dengan mas kawin mahal sehingga seolah-olah jualbeli perempuan.
7. Pemahaman dan penafsiran atas ajaran agama yang tidak memihakperempuan.
Misalnya bapak adalah kepala RT dan pencari nafkah,tapi bukan berarti perempuan dilarang bekerja.
8. Masih ada budaya yang bisa gender.
Misalnya laki-laki tidak bolehmengerjakan pekerjaan perempuan dan sebaliknya.
9. Masih ada yang berpendapat bahwa KB adalah urusan perempuan,dan tabu membicarakan masalah kesehatan reproduksi secaraterbuka.
10. Hak reproduksi masih didominasi laki-laki.
Misalnya dalammenentukan jumlah anak dan metoda kontrasepsi.
27

</codHAK-HAK REPRODUKSI PADA REMAJA

A. Pengertian Remaja

Remaja atau “adolescence” (Inggris), berasal dari bahasa latin ”adolescere” yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Kematangan yang dimaksud adalah bukan hanya kematangan fisik, tetapi juga kematangan sosial dan psikologi.
Batasan usia menurut WHO adalah 12 tahun sampai 24 tahun. Menurut Depkes RI adalah antara 10 tahun sampai 9 tahun. Menurut BKKBN adalah 10 tahun sampai 19 tahun.

B. Perkembangan Remaja dan Ciri-cirinya

Berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja kita sangat perlu mengenal perkembangan remaja serta ciri-cirinya. Berdasarkan sifat atau ciri perkembangannya, masa (rentang waktu) remaja ada tiga tahap, yaitu :

1. Masa Remaja Awal (10-12 tahun)
a. Tampak dan memang merasa lebih dekat dengan teman sebaya
b. Tampak dan merasa ingin bebas
c. Tampak dan memang lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berpikir yang khayal (abstrak)

2. Masa Remaja Tengah (13-15 tahun)
a. Tampak dan merasa ingin mencari identitas diri
b. Ada keinginan untuk berkencan atau ketertarikan pada lawan jenis
c. Timbul perasaan cinta yang mendalam
d. Kemampuan berpikir abstrak (berkhayal) makin berkembang
e. Berkhayal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksual

3. Masa Remaja Akhir (16-19 tahun)
a. Menampakkan pengungkapan kebebasan diri
b. Dalam mencari teman lebih selaktif
c. Memiliki citra (gambaran, keadaan, peranan) terhadap dirinya.
d. Dapat mewujudkan perasaan cinta
e. Memiliki kemampuan berpikir khayal atau abstrak

C. Pengertian dan Jenis Hak-Hak Reproduksi
Hak reproduksi merupakan bagian dari hak azasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan dilindungi keberadaannya. Sehingga pengekangan terhadap hak reproduksi berarti pengekangan terhadap hak azasi manusia.

1. Pengertian Hak-hak Reproduksi
Hak reproduksi secara umum diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh individu baik pria maupun perempuan yang berkaitan dengan keadaan reproduksinya.

2. Macam-macam Hak-hak reproduksi
Berdasarkan Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo 1994, ditentukan ada 12 hak-hak reproduksi. Namun demikian, hak reproduksi bagi remaja yang paling dominan dan secara sosial dan budaya dapat diterima di Indonesia mencakup 11 hak, yaitu:
a.Hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi.
Setiap remaja berhak mendapatkan informasi dan pendidikan yang jelas dan benar tentang berbagai aspek terkait dengan masalah kesehatan reproduksi
Contohnya: seorang remaja harus mendapatkan informasi dan pendidikan perihal kesehatan reproduksinya.
b. Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi.

Setiap remaja memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindunganterkait dengan kehidupan reproduksinya termasuk terhindar dari resiko kematian akibat proses reproduksi.
Contoh: seorang remaja yang positif HIV berhak mendapatkan perawatan dan pelayanan ARV (Anti Retroviral) sehingga kemungkinan mengalami infeksiopportunities dapat diperkecil.

c. Hak untuk kebebasan berfikir tentang kesehatanreproduksi.

Setiap remaja berhak untuk berpikir atau mengungkapkan pikirannya tentang kehidupan yang diyakininya. Perbedaan yang ada harus diakui dantidak boleh menyebabkan terjadinya kerugian atas diri yang bersangkutan. Orang lain dapat saja berupaya merubah pikiran atau keyakinan tersebutnamun tidak dengan pemaksaan akan tetapi dengan melakukan upaya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) atau advokasi.
Contoh: seseorang dapat saja mempunyai pikiran bahwa banyak anak menguntungkan bagi dirinya dan keluarganya. Bila ini terjadi maka orang tersebut tidak boleh serta merta dikucilkan atau dijauhi dalam pergaulan. Upaya merubah pikiran atau keyakinan tersebut boleh dilakukan sepanjang dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan setelah mempertimbangkan berbagai hal sebagai dampak dari KIE dan advokasi yang dilakukan petugas.

d. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasaan, penyiksaan dan pelecehan seksual.

Remaja laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan perlindungan dari kemungkinan berbagai perlakuan buruk di atas karena akan sangat berpengaruh pada kehidupan reproduksi.
Contoh: Perkosaan terhadap remaja putri misalnya dapat berdampak pada munculnya kehamilan yang tidak diinginkan oleh bersangkutan maupun olehkeluarga dan lingkungannya. Penganiayaan atau tindakan kekekerasan lainnya dapat berdampak pada trauma fisik maupun psikis yang kemudian dapat saja berpengaruh pada kehidupan reproduksinya.

e. Hak mendapatkan manfaat dari Kemajuan Ilmu Pengetahuan yang terkait dengan kesehatan reproduksi.

Setiap remaja berhak mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan terkait dengan kesehatan reproduksi, serta mendapatkaninformasi yang sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya dan kemudahan akses untuk mendapatkan pelayanan informasi tentang Kesehatan Reproduksi remaja.
Contoh: Jika petugas mengetahui tentang Kesehatan Reproduksi Remaja, maka petugas berkewajiban untuk memberi informasi kepada remaja, karenamungkin pengetahuan tersebut adalah hal yang paling baru untuk remaja.

f. Hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran

Setiap orang berhak untuk menentukan jumlah anak yang dimilikinya serta jarak kelahiran yang diinginkan.
Contoh Dalam konteks program KB, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan tidak boleh melakukan pemaksaan jika seseorang ingin memiliki anak dalamjumlah besar. Yang harus dilakukan adalah memberikan pemahaman sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya mengenai dampak negatif dari memiliki anak jumlah besar dan dampak positif dari memiliki jumlah anak sedikit. Jikapun klien
berkeputusan untuk memiliki anak sedikit, hal tersebut harus merupakan keputusan klien itu sendiri.

g. Hak untuk hidup (hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan dan proses melahirkan)

Setiap perempuan yang hamil dan akan melahirkan berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam arti mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik sehingga terhindar dari kemungkinan kematian dalam proses kehamilan dan melahirkan tersebut.
Contoh; Pada saat melahirkan seorang perempuan mempunyai hak untuk mengambil keputusan bagi dirinya secara cepat terutama jika proses kelahirantersebut berisiko untuk terjadinya komplikasi atau bahkan kematian. Keluarga tidak boleh menghalang-halangi dengan berbagai alasan.

h. Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksi.

Hak ini terkait dengan adanya kebebasan berpikir dan menentukan sendiri kehidupan reproduksi yang dimiliki oleh seseorang. Contoh :Dalam konteksadanya hak tersebut, maka seseorang harus dijamin keamanannya agar tidak terjadi” pemaksaaan” atau “pengucilan” atau munculnya ketakutan dalam diri individu karena memiliki hak kebebasan tersebut.

i. Hak atas kerahasiaan pribadi dengan kehidupan reproduksinya.

Setiap individu harus dijamin kerahasiaan kehidupan kesehatan reproduksinya misalnya informasi tentang kehidupan seksual, masa
menstruasi dan lain sebagainya.
Contoh: Petugas atau seseorang yang memiliki informasi tentang kehidupan reproduksi seseorang tidak boleh “membocorkan” atau dengan sengaja memberikan informasi yang dimilikinya kepada orang lain. Jika informasi dibutuhkan sebagai dana untuk penunjang pelaksanaan program, misalnya data tentang prosentase pemakaian alat kontrasepsi masih tetap dimungkinkan informasi tersebut dipublikasikan sepanjang tidak mencantumkan indentitas yang bersangkutan.

j. Hak membangun dan merencanakan keluarga

Setiap individu dijamin haknya; kapan, dimana, dengan siapa, serta bagaimana ia akan membangun keluarganya. Tentu saja kesemuanya ini tidakterlepas dari norma agama, sosial dan budaya yang berlaku (ingat tentang adanya kewajiban yang menyertai adanya hak reproduksi).
Contoh: Seseorang akan menikah dalam usia yang masih muda, maka petugas tidak bisa memaksa orang tersebut untuk membatalkan pernikahannya. Yang bisa diupayakan adalah memberi tahu orang
tersebut tentang peraturan yang berlaku di Indonesia tentang batas usia terendah untuk menikah. Dan yang penting adalah memberitahu tentang dampak negatif dari menikah dan hamil pada usia muda.

k. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat atau aspirasinya baik melalui pernyataan pribadi atau pernyataan melalui suatu kelompok atau partai politik yang berkaitan dengan kehidupan reproduksi.
Contoh: seseorang berhak menyuarakan penentangan atau persetujuan terhadap aborsi baik sebagai individu maupun bersama dengan kelompok. Yang perlu diingatkan adalah dalam menyampaikan pendapat atau aspirasi tersebut harus memperhatikan azas demokrasi dan dalam arti tidakboleh memaksakan kehendak dan menghargai pendapat orang lain serta taat kepada hukum dan peraturan peraturan yang berlaku.

l. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi.

Setiap orang tidak boleh mendapatkan perakukan diskriminatif berkaitan dengan kesehatan reproduksi karena ras, jenis kelamin, kondisi sosial ekonomi, keyakinan/agamanya dan kebangsaannya.
Contoh : Orang tidak mampu harus mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas (bukan sekedar atau asal-asalan) yang tentu sajasesuai dengan kondisi yang melingkupinya. Demikian pula seseorang tidak boleh mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam hal mendapatkanpelayanan kesehatan reproduksi hanya kerena yang bersangkutan memiliki keyakinan berbeda dalam kehidupan reproduksi.
Misalnya seseorang tidakmendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan secara besar hanya karena yang bersangkutan tidak ber-KB atau pernah menyampaikan suatu aspirasiyang berbeda dengan masyarakat sekitar. Pelayanan juga tidak boleh membedakan apakah seseorang tersebut perempuan atau laki-laki. Hal ini disebut dengan diskriminasi gender.

D. Pembekalan Pengetahuan yang diperlukan Remaja

1. Perkembangan fisik, kejiwaan dan kematangan seksual remaja

Pembekalan pengetahuan tenang perubahan yang terjadi secara fisik, kejiwaan dan kematangan seksual akan memudahkan remaja untuk memahami serta mengatasi berbagai keadaan yang membingungkannya. Informasi tentang haid dan mimpi basah, serta tentang alat reproduksi remaja laki-laki dan wanita perlu diperoleh setiap remaja.
Pada umumnya orang menganggap bahawa pendidikan seks hanya berisi tentang pemberian infrmasi alat kelamin dan berbagai macam posisi dalam berhubungan kelamin. Hal ini tentunya akan membuat para orang tua merasa khawatir. Untuk itu perlu diluruskan kembali tentang pengertian tentang pendidikan seks, pendidikan seks berusaha menempatkan seks pada perpekif yang tepat dan mengubah anggapan negatif tentang seks. Dengan pendidikan seks kita dapat memberitahu remaja bahwa seks adalah sesuatu yang alamiah dan wajar terjadi pada semua orang, selain itu remaja juga dapat diberitahu mengenai berbagai perilaku seksual berisiko sehingga mereka dapat menghindarinya.

2. Proses reproduksi yang bertanggung jawab

Manusia secara biologis mempunyai kebutuhan seksual. Remaja perlu mengendalikan naluri seksualnya dan menyalurkannya menjadi kegiatan yang positif, seperti olahraga dan mengembangkan hobi yang membangun. Penyaluran yang berupa hubungan seksual dilakukan setelah berkeluarga, untuk melanjutkan keturunan.
.
3. Pergaulan yang sehat antara remaja laki-laki dengan perempuan, serta kewaspadaan terhadap masalah remaja yang banyak ditemukan.

Remaja memerlukan informasi tersebut agar selalu waspada dan berperilaku reproduksi sehat dalam bergaul dengan lawan jenisnya. Di sampng itu remaja memerlukan pembekalan tentang kiat-kiat untuk mempertahankan diri secara fisik maupun psikis dan mental dalam mengadapi godaan, seperti ajakan untuk melakukan hubungan seksual dan penggunaan napza.

4. Persiapan pra nikah

Informasi tentang hal ini diperlukan agar calon pengantin lebih siap secara mental dan emosiaonal dalam memasuki kehidupan berkeluarga.

5. Kehamilan, dan persalinan, serta cara pencegahannya.

Remaja perlu mendapat informasi tentang hal ini, sebagai prsiapan bagi remaja pra dan wanita dalam memasuki kehidupan berkeluarga masa depan.

About gaemri

Kpop~ers | ELF | Kyuhyun wife | Midwife | Queen Evil

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s